Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah dalam implementasi perda diantaranya terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana pelayanan persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat membayar retribusi sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dengan studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan hasil data dianalisis secara interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ukuran dan tujuan Perda No. 10 tahun 2016 sudah dijadikan pedoman kegiatan penarikan retribusi sampah, petugas dan masyarakat mematuhinya. Pada dimensi sumber daya masih kekurangan petugas penarik retribusi, masyarakat yang membayar retribusi sampah diberikan bukti karcis. masih kekurangan sarana dan prasarana kegiatan. Pada dimensi karakteristik agen pelaksana, pelaksana kebijakan sudah memiliki komitmen melaksanakan tugas. Pada dimensi sikap, petugas pemungut retribusi sampah melakukan tugas dengan baik. Pada dimensi hubungan antar organisasi sudah terjalin koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Pada dimensi kondisi sosial, ekonomi dan politik, perda sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam penelitian ditemukan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui perda no. 10 tahun 2016 serta isinya, kurangnya petugas pemungut retribusi sampah dan kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan persampahan. Adapun saran penelitian, hendaknya Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi perda No. 10 tahun 2016 secara terus menerus melalui berbagai media, menambah petugas penarik retribusi sampah yang disesuaikan dengan jumlah wilayah yang harus dilayani, mengajukan penambahan sarana dan prasarana pelayanan persampahan kepada pemerintah daerah.