1. Home
  2. Vol 1, No 1 (2022)
  3. Bauw

Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus di Provinsi Papua

Author


Lily Bauw(1Mail),
(1) Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua-Indonesia,

Mail Corresponding Author
Article Analytic
  [File Size: 166KB]  Language: en
Available online: 2024-07-14  |  Published : 2024-07-14
Copyright (c) 2024 Lily Bauw
Article can trace at:

Article Metrics

Abstract Views: 101 times PDF Downloaded: 82 times

Abstract


This research is in the preparation of a study regarding Legal Analysis of the Authority to Provide Special Education Services in Papua Province, which is a new breakthrough to answer the needs of the indigenous Papuan community in order to develop human resources in Papua. This study is a model that is the basis for the executive and legislative parties in following up on the implementation of education in Papua Province. In this study, the foundations, studies and findings that support the need to design an educational development model in Papua Province have been explained. Thus, it is hoped that this input can be responded to by the executive and legislative parties in Papua Province to realize a regional policy in advancing the education sector that is pro-people. Hopefully the policies that will be prepared in the future will be a form of commitment by the regional government and the Papuan People's Representative Council (DPRP) to provide affirmative action in the field of education for indigenous Papuans who live in areas with difficult access or remote and very remote areas. There is great hope that with educational programs that truly provide convenience to the indigenous Papuan people, human resources in Papua Province will increase and be able to compete.


Keywords


Authority, Administration, Education, Special Services, Papua Province.

References


Lumbantobing, H., dkk (2011). Identifikasi Pencapaian Standar Kompetensi dan Model Pengembangan Mutu Pendidikan Pada SMA di Kota Jayapura Provinsi Papua.

Maharrani, A. (2021). Pendidikan di Papua: Untuk mengakses saja sulit. In Lokadata. https://kanaldesa.com/artikel/pendidikan -di-papua-untuk-mengakses-saja-sulit

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Modouw, J. (2011). Permasalahan Pendidikan di Provinsi Papua, Makalah Konferensi Biak, Papua.

Modouw, J. (2011). Perkembangan Pendidikan di Papua. Evaluasi 10 tahun Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Makalah Konferensi Biak, Papua.

Mudyahardjo, R., Rasyidin, W., Soegiyanto, S. (1993). Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Universitas Terbuka.

Pinto, R. (2012). Identifikasi Masalah Pendidikan di Papua. Paper pada: Workshop Identifikasi Masalah dan Solusi di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Pendidikan Provinsi Papua, 26 Juli 2012. Hotel Aston Jayapura.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo. Jakarta.

Sagisolo,L., dkk. (2011). Laporan Agregasi: Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Provinsi Papua. Jayapura.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-------------(1999) TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 2004.

-------------(2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

-------------(2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan. Jakarta.

-------------(2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta.

-------------(2006) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2006-2011. Jayapura.

-------------(2001) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua junto Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008. Jakarta.

------------(2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.

-------------(2010). Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. Bappenas, Jakarata.

-------------(2010). Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. Bappenas, Jakarata.

------------(2009), Papua Dalam Angka, Badan Pusat Statistika (BPS). Jayapura.

------------(2012), Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan otonomi Khusus Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepegawaian, Infrastruktur dan Pemekaran Daerah di Provinsi Papua. Pusat Kajian Demokrasi, Universitas Cenderawasih. Jayapura.

-----------(1999) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak-Hak Azazi Manusia. Jakarta.

------------(1999), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Jakarta.

----------(2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional. Jakarta.

Tim (2009). Studi Kelayakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Kuruwai Kambai Kabupaten Mappi Provinsi Papua. Bappeda Kabupaten Mappi.

-----------(2012), Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistika Indonesia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.