Peran Inspektorat Wilayah Kota dalam Menyelaraskan Komitmen Zona Integritas di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung
Abstract
The Inspectorate is one of the institutions responsible for supervising the implementation of regional governments to ensure that they continue to carry out their commitments. The author analyzes the extent of the role of the Bandung City Regional Inspectorate in carrying out this supervision, including to the Regional Apparatus Organizations at the Village and District levels in an effort to build an Integrity Zone. In this case, the author used a qualitative research method with literature studies as a data collection technique. Based on the data obtained, the Bandung City Inspectorate is still less transparent, effective, and accountable in carrying out its duties. This can be indicated by general information that is not accessible, assessments whose parameters are not transparent, and the absence of follow-up to corruption and gratification practices that continue to occur in the public service process. To overcome these conditions, concrete steps such as strengthening supervision, increasing transparency, increasing competence and integrity, and collaborating with external parties are important.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
AL-GIFARI, D. A. (2020). Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Amrullah, R. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, 6(1), 63-70.
Fauzi, A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 10(2).
FIRDASARI, S. N. (2022). Implementasi Zona Integritas Dalam Mewujudkan Peradilan Umum Menjadi Wilayah Bebas Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Prihartono, E. (2009). Pelaksanaan pengawasan fungsional dalam rangka menuju optimalisasi kerja (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Riswantoro, N. (2020). Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan. Djkn.kemenkeu.go.id. Retrieved June 29, 2024, from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html
Sinaga, W. (2022). Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Djkn.kemenkeu.go.id. Retrieved June 29, 2024, from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/15740/Pembangunan-Zona-Integritas-ZI-Menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-dan-Wilayah-Birokrasi-Bersih-dan-Melayani.html
Refbacks
- There are currently no refbacks.