Author
Nuryadin N(1
), Suci Mulyati(2),
(1) Universitas Muhammadiyah Bima, Kota Bima- NTB- Indonesia,
(2) STIS Al-Ittihad Bima, Kota Bima- NTB- Indonesia,
Corresponding Author
| Article Analytic |
Available online: 2026-11-02 | Published : 2026-11-02
Copyright (c) 2026 Nuryadin N, Suci Mulyati
Article can trace at:
Article Metrics
Abstract Views: 6 times
PDF Downloaded: 3 times
Abstract
The neutrality of village officials is an important principle in ensuring democratic, fair, and accountable general elections and regional head elections. Village officials hold strategic positions in society because they interact directly with residents and exercise responsibilities in local governance and public services. Such positions may create legal concerns when official authority, government facilities, or social influence are used to support or benefit particular election participants. A lack of understanding regarding the legal boundaries of neutrality may increase the risk of violations of democratic principles and applicable legislation. This community service program aims to improve village officials' legal understanding of neutrality principles, restrictions on involvement in practical politics, forms of neutrality violations, and their potential legal consequences in general and regional head elections. The program employs an educational and participatory approach through legal presentations, interactive discussions, question-and-answer sessions, and participant knowledge assessments. The educational materials are based on legislation governing general elections, regional head elections, and village administration.
Keywords
References
Riyanti, R., & Firmanto, F. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan: Penelitian. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 4(1), 3946-3953.
Moeljanto, S. E., KP, M., Retno Mawarini, S., SH, M., & Mashari, S. H. (2026). Dekonstruksi Demokrasi Lokal: Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Penerbit Lawwana.
Suseno, S., Sutarni, N., & Saputri, A. M. W. (2026). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKNETRALAN APARATUR DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOWARNO, WONOSARI, KLATEN. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 13(5), 1231-1240.
Sari, D. J. S., Aprizon Putra, D., & Albuhari, A. (2025). Analisis Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup).
Barri, A. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum: Juridical review of practical political bans for village governments in elections. Jurnal Media Hukum, 11(1), 1-10.
Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2024). Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Nasir, M., & Utami, S. A. (2025). Netralitas Kepala Desa dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan. JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi, 3(1), 29-36.
Salsabilah, S. (2025). PENYELESAIAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024) (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Mimbar Hukum, 29(3), 445-460.
Sumardi Efendi, S. H. I., Ramli, M. A., Benni Erick, S. H. I., Dar Kasih, M. S., Fitria Akmal, S., Jamiati, K. N., ... & Yuli Santri Isma, S. (2025). Metodologi pengabdian masyarakat. Pena Cendekia Pustaka.
Putra, B. S. A., Azhar, A., Sari, F. P., Syaputra, D., & Syahfitri, T. (2025). Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dan Penguatan Integritas Aparatur Pemerintah Desa. TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 29-37.
Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2026). IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKATDESA PADA PEMILIHAN UMUM 2024. Jurnal Diskresi, 5(1), 73-85.
Abidin, A. Z., Kumalasari, K., Dewantara, C. E. P., & Amin, K. (2025). EDUKASI HUKUM TENTANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA BANJASARI KABUPATEN MALANG. JOURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 3(2), 9-23.
Dinda Saraswati Manurung, M. (2026). Konstitusionalitas Masa Jabatan Perangkat Desa dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum yang Adil dan Hak Kesamaan Kesempatan dalam Pemerintahan (Doctoral dissertation, HUKUM).
Aprillia, C. (2024). Penegakan hukum bagi Kepala Desa ikut berkampanye berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kab. Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(2), 151-171.
Vikra, Z. A. (2023). Rekontruksi Regulasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. (2023). Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia. Jurnal Adhyasta Pemilu, 6(1), 38-48.
Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberatasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3), 1278-1292.
Haluta, N. F., & Rahim, E. I. (2025). Menjaga Integritas Dunia Maya: Peran Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Digital Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 10018-10040.
Suwarsono, H., & Pakarti, M. H. A. (2024). Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif. Jurnal Keadilan Pemilu, 5(1), 103-117.
ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books.
Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi. Penerbit Adab.
Sibarani, S. W. (2025). Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Tahun 2024 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Christianto, H. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang Berdasarkan Undang-Undang Desa. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 4(2), 362-376.
Al Attas, S. M. (2025). Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penjabat Kepala Desa dalam Tindak Pidana Pemilihan. Journal de Facto, 12(1), 32-45.
Mochammad Mansur, M., & Irma Mangar, M. (2026). Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Dosen: Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang, Kecamatan Trucuk.
Mansur, M., Mangar, I., & Pangestika, P. W. (2025). Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District. Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 5(4), 241-250.
Robi, D. (2024). Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
