Analisis Fenomena Tindak Pidana Penimbunan Alat Medis di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Islam
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ibrahim, D. 2019. Al-Qawa’id al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid). Ar- Ruzz Media. Jogjakarta.
Huda, Alfian Nuril. “â€Penimbunan Masker Pada Masa Wabah COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Semarangâ€.,†2016, 1–23.
Junaid. “Perspektif Hadis Tentang Ihtikar.†Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Volume 1, no. 1 (2021): hlm.35.
Muslim, Moch Bukhori. “Ikhtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi.†Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 4, no. 1 (2015): 1–14. https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2083.
Soleh, Mohammad Faisol. “Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi COVID-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen.†Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 1–31. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.1-31.
Triyana, I. 2021. Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis dan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Analogi Hukum. 3(2): 195-199.
Ariyani, E. 2021. Analisis Hukum Terhadap Kasus Penimbunan Masker Dan Hand Sanitizer Ditengah Wabah COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015. Varia Hukum. 3(1).
Janur, N. 2021. Pelanggaran HAM Dalam Pandemi COVID-19 (Human Rights Violations In The COVID-19 Pandemic). Jurnal Qisthosia : Jurnal Syari'ah dan Hukum.2(1).
Izwany, B., Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Tahqiqa. 15(1), 38-48.
Maulidah, A. 2020. Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Dan Regulasi Terhadap Praktik Ihtikar Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Refbacks
- There are currently no refbacks.