Author
Jenny Agustina Rahmadi(1
(1) Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,
(2) Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,
| Article Analytic |
Available online: 2026-07-30 | Published : 2026-07-30
Copyright (c) 2026 Jenny Agustina Rahmadi, Wisnu W
Article can trace at:
Article Metrics
Abstract Views: 32 times
PDF Downloaded: 4 times
Abstract
Keywords
References
Abdul, M. (2022). Penataan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 17.
Albaburrahim, H. H. (2024). Topomini: Pengaruh lingkungan terhadap penamaan desa di Kecamatan Larangan. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/ghancaran
Amir, J., Arisdiyoto, I., Aviani, N., Judijanto, L., Khair, O. I., Dwitayanti, Y., Julina, F., & Widiasih, S. (2024). Otonomi daerah dan good government. CV Mitra Mandiri Persada.
Ardiansyah, R., & Budiman, A. (2014). Pemindahan ibu kota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja ke Manonjaya serta dampaknya (18281834). Jurnal Artefak, 2(1), 7786.
Ayu Eka, P. I., & Said, H. M. (2008). Implementasi kebijakan pemindahan ibu kota Kabupaten Malang (studi pada implementasi PP No. 18 Tahun 2008 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen). Jurnal Administrasi Publik, 3(18), 20942100.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (2022a). Kabupaten Kediri dalam angka 2022. UD. Anggraini.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (2022b). Kecamatan Ngasem dalam angka 2022. UD. Anggraini.
Badan Pusat Statistik. (t.t.). Jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Kediri. https://kedirikab.bps.go.id
Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. (t.t.). Belajar dari kejayaan Cerita Panji: Mungkinkah sastra Indonesia bangkit di kancah global. https://balaibahasajabar.kemendikdasmen.go.id
Blanco, M., & Altieri, L. (2025). Deliberative democracy in Habermas. Social Sciences and Welfare Research, 9(1), 154169. https://doi.org/10.58179/SSWR9111
Budiono, S., & Firdaus, W. (2022). Penanda identitas dalam penamaan wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau. Jurnal Bahasa dan Sastra, (2), 227243.
Danus, A. (t.t.). Kampung bahasa sebagai city branding Kota Pare Kediri (studi kualitatif komunikasi Pemerintah Kabupaten Kediri). 117.
Ernawati, J., Fakultas Teknik, & Universitas Brawijaya. (2011). Faktor-faktor pembentuk identitas suatu tempat. Jurnal Tata Kota dan Daerah, 19.
Fauziyyah, N. H., & Prayoga, Y. A. (2023). Toponimi Kota Tarakan: Penanda identitas multikultural. Prosiding Seminar Nasional, 9(September), 17731778.
Keputusan DPRD Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persetujuan atas Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri. (2023).
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (t.t.). https://kbbi.web.id/menang
Kuntowijoyo. (2018). Pengantar ilmu sejarah. Penerbit Tiara Wacana.
Kurniawan Tedi, E. (2002). Partisipasi publik: Konsep dan metode. 130.
Mardiwarsito, Sukesi, & Suratman. (1992). Kamus Indonesia-Jawa Kuno. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Mulyadi, L. (2018). Makna motif relief dan arca Candi Surowono dan Tegowangi: Situs Kerajaan Kediri. CV. Dream Litera Buana.
Mursidi, A., & Soetopo, D. (t.t.). Topomini Kecamatan Kabupaten Banyuwangi: Pendekatan historis.
Nina, H. (2020). Metode sejarah. Satya Historika.
Nuristi, D. A. (t.t.). Implementasi kebijakan pengembangan wilayah melalui pemindahan ibu kota Kabupaten Madiun ke wilayah Mejayan (studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun).
Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20162021. (2021). Pemerintah Kabupaten Kediri.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2023). Pemerintah Kabupaten Kediri.
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20212026. (2021).
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 20232043. (2023).
Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. (t.t.). Prasasti Hantang. https://budaya-indonesia.org/Prasasti-Hantang
Perpustakaan Digital Nasional Indonesia. (t.t.). Prasasti Pamwatan budaya Indonesia. https://budaya-indonesia.org/Prasasti-Pamwatan
Pratama, I., Zauhar, S., & Rozikin, M. (2018). Penentuan alternatif lokasi ibu kota Kabupaten Mojokerto berdasarkan stakeholder. Jurnal Tata Kota dan Daerah, 10, 47. https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2018.010.01.5
Putro, K. M., Glica, F., & Suniaprily, A. (2024). Implementasi sistem otonomi daerah di Indonesia beserta dampak penerapannya. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 2(2), 6167.
Radar Kediri. (2023). Sah! Pamenang jadi nama ibu kota Kabupaten Kediri, ini alasannya. https://radarkediri.jawapos.com
Radar Kediri. (2026). Menimbang ibu kota Kabupaten Kediri, mencari nama dan letak yang ideal. https://radarkediri.jawapos.com
RRI. (2022). Selama 2022, Bupati Kediri selesaikan pembangunan belasan jembatan. https://rri.co.id
Selayang pandang Pemkot Kediri. (t.t.). https://pecut.kedirikota.go.id/kediri
Sudrajat, A., Wahyuni, E. W., & Widodo, H. (t.t.). Naskah akademik pemindahan lokasi ibu kota dan perubahan nama ibu kota Kabupaten Kediri.
Surat Bupati Kediri Nomor 100/097/418.03/2021 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri. (2022).
Surat Bupati Kediri Nomor TP.02.1_1/418.03/III/2023 perihal Pengusulan Pamenang sebagai Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri. (2023).
Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. (t.t.). Sejarah nasional Indonesia jilid II. Balai Pustaka.
Trivinata, R. (2016). Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan Kepanjen: Studi tentang konsistensi pelaksanaan rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Kepanjen tahun 20142034. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2, 138. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.2
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. (1950).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. (1950).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011).
Wawancara dengan Imam Mubarok, S.Sos.I., Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri, tanggal 5 Juli 2026 di Kota Kediri. (2026).
Y Adwan, R. Y. (2016). Teori & analisis kebijakan publik. CV. Alfabeta.
Zia, M., Yuan, X., & Khan, N. U. (2024). The impact of public leadership on collaborative administration and public health delivery. Journal of Public Administration and Governance, 113.
Zulfiqri, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibu kota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 7, 47. https://doi.org/10.31629/juan.v7i1.1327
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.








