Author
Oktaviano Parulian Sugiharto Widjoyo(1
(1) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia,
(2) ,
| Article Analytic |
Available online: 2025-12-23 | Published : 2025-12-23
Copyright (c) 2025 Oktaviano Parulian Sugiharto Widjoyo, Yovita Arie Mangesti
Article can trace at:
Article Metrics
Abstract Views: 32 times
PDF Downloaded: 7 times
Abstract
Keywords
References
Aditya, M. R., & Pohan, M. (2023). Cryptocurrency regulation and anti-money laundering enforcement in Southeast Asia. Journal of Digital Law, 12(2), 145162.
Armando, L., & Surya, D. P. (2024). Blockchain transparency and its legal implications for financial crime prevention in Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy, 7(1), 3349.
Djanegara, R. (2022). Teknologi blockchain dan peluang penyalahgunaannya dalam kejahatan finansial. Jurnal Hukum Siber, 5(3), 201218.
FATF. (2023). Targeted Update on Implementation of FATF Standards on Virtual Assets and VASPs. Financial Action Task Force.
Gunarto, H., & Prasetyo, R. (2022). Analisis yuridis pencegahan pencucian uang melalui aset virtual. Jurnal Yustisia, 11(2), 87104.
Hartanto, B. (2024). Hukum Aset Digital dan Tantangan Pengaturannya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Kurniawan, A. (2021). Anti-money laundering compliance in digital finance ecosystems. Journal of Financial Regulation, 8(4), 255273.
Nugraha, T. (2025). Cryptocurrency as digital commodity: Indonesian regulatory transformation. Journal of Legal Reform, 4(1), 1230.
PPATK. (2022). Laporan Tahunan: Analisis Transaksi Keuangan Berisiko Tinggi dan Aset Virtual. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
We Are Social. (2023). Digital Indonesia 2023 Report. We Are Social & Hootsuite.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.
Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Lingkungan Bappebti.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Aset Keuangan Digital.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat.
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng (Kasus Indra Kenz).
Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT.BTN (Kasus Indra Kenz).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pid.Sus/2022 (Kasus Andi Narogong penggunaan crypto dalam layering dana korupsi).
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.








