1. Home
  2. Vol 3, No 5 (2025)
  3. Bilqisya

Peran Hukum Administrasi Dalam Pengendalian Izin Lingkungan: Studi Kasus Proyek Strategis Nasional

Author


Azra Bilqisya(1Mail), Tia Atia(2), Hera Salsabila(3),
(1) ,
(2) Program Studi Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
(3) Program Studi Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Mail Corresponding Author
Article Analytic
  [File Size: 411KB]  Language: en
Available online: 2025-05-30  |  Published : 2025-05-30
Copyright (c) 2025 Azra Bilqisya
Article can trace at:

Article Metrics

Abstract Views: 98 times PDF Downloaded: 84 times

Abstract


Environmental permit control in national strategic projects (PSN) plays a crucial role in maintaining the balance between development and environmental protection. Administrative law is essential in regulating licensing mechanisms, ensuring compliance with regulations, and mitigating negative impacts on ecosystems and surrounding communities. This article discusses administrative law concepts, environmental permit issuance procedures, and the role of government institutions, including the Ministry of Environment and Forestry and local governments, in supervision and law enforcement. Case study analysis of several PSNs reveals legal challenges such as transparency, accountability, and conflicts of interest frequently encountered in the permitting process. Additionally, policy implications for project sustainability and community welfare are examined. By considering legal and social aspects, this article offers recommendations to enhance the effectiveness of environmental permit administration through policy reforms, strengthened oversight, and increased public participation. This research provides insights for improving PSN permitting systems to ensure sustainable development while aligning with environmental protection principles.

Keywords


Administrative Law, Environmental Permit, National Strategic Projects, Government Supervision, Environmental Policy

References


Adar BakhshBaloch, Q. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kajian Hukum Administrasi Negara). Lex Privatum.Vol, 5. No, 10. 2017. 11 (1): 92105.

Andini, Desita, and Risno Mina. Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan. Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum. Vol, 4. N, 2. 2020

Anugrah, Fajrian Noor.Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Jurnal Wasaka Hukum. 9 (2): 20422. 2021.

Daerah, Pemerintah. 2016. Bphn.Go.Id.

DPR RI. Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD (UU No. 27 Tahun 2009), 1239. 2009.

Ferdiawan, Chandra, and Mohammad Fasyehhudin. Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Kabupaten Bekasi. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 1 (2): 4154. 2021.

Fish, Base.PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 2507 (2020, February): 19.

Helmi. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum 2 (2): 1. 2009.

Helmi, Helmi. Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan Dan Pertambangan Di Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora 6 (1): 1530. 2022

Karunia.PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. Lex Administratum, Vol. IV/No. 2. 4 (June): 2016.

Linggama, Nur Namri, Toar N Palilingan, and Dani Pinasang. Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Manado Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Lex Privatum 13 (2): 113. 2024.

Listiyani, Nurul, Muzahid Akbar Hayat, and Ningrum Ambarsari. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. AlAdl 12 (1): 11630. 2020.

Luthfie, Fadhila Shaffa Luthfie, and Irvan Zaldya. Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan Oleh Pejabat Pemberi Izin Terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. Padjajaran Law Review 8 (2): 115. 2020.

Nafi, Samhan. Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Unes Law Review 6 (4): 10099115. 2024.

Nugraha, Indra Cahya, Murni Rahayu Purwaningsih, Arianda Firmansyah, and Faris Dzulfikar. Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Terhadap Perekonomian Megaregion Pantura Di Jawa Tengah. Jurnal Wilayah Dan Kota 9 (02): 8090. 2021

Pemerintah Indonesia. PP Nomor 96 Tahun 2021. Republic of Indonesia, no. 097597, 1133. 2021.

Peraturan Bupati. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Pharmacognosy Magazine 75 (17): 399405. 2021.

PP Nomor 22 Tahun. 2020. https://peraturan.bpk.go.id/Details/137561/pp-no-22-tahun-2020.

PP Nomor Tahun. 2016. Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pratiwi, Yeni I K A. n.d. Partisipasi Masyarakat Dalam Amdal.

Rachmawan, Dicky. Masyarakat , Jurnal Sosiologi Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur : Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur : Studi Kasus Pembangunan Waduk 20 (2). 2015.

Reyhan Falaq dan Muhadi. Analisis Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perizinan Lingkungan di Indonesia. Jurnal Hukum, Lex Generalis, Vol. 4, No. 11, 119. 2023.

Ridwan, Ridwan. HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Enginnering). Jurnal Jurisprudence, Vol. 6, No. 1, : 28. 2017.

Sujadi, S. Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). Jurnal Hukum Lingkungan. Vol, 4. Issue, 4. 2018.

Ulya, Farhan Izzatul, Emilda Yofita, Febri Wulandari, and Yunita Desmawati. Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power. Padjadjaran Law Review, Vol. 8, No. (1): 8498. 2020.

Wongkar, Etheldreda E.L.T, and Difa Shafira. Setelah Uu Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam Amdal. Indonesia Center For Environmental Law, 122. 2020.

Agus Dwiyanto. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. 2011.

Irene, Ahyar Wiraguna, Jonas Salmon, Miracle Soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario, Dezonda R. Pattipawae, and M. Husnu Abadi. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Penerbit Widina Media Utama : Bandung. 2024.

Pandapotan Damanik, Satriya Nugraha, Tiyas Vika Widyastuti, Fuad Nur. Hukum Administrasi Negara Teori, Prinsip dan Paktik Tata Kelola Pemerintahan. PT Media Penerbit Indonesia : Kota Medan. 2013

Santosa, M.A. Good Governance dan Hukum Lingkungan. Indonesian Center For Environmental Law (ICEL). Jakarta. 2001.

Syarif, Laode M., and Andri G. Wibisana. Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus. PT. RajaGrafindo : Jakarta. 2010.

Annisa Fianni Sisma. "5 Bentuk Sanksi Administratif untuk Melindungi Lingkungan Hidup". https://katadata.co.id/berita/nasional/633aabb8480fe/5-bentuk-sanksi-administratif-untuk-melindungi-lingkungan-hidup. Diakses pada Senin, 11 Mei, 11.00 WIB.

Arief. Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. https://adminpublik.uma.ac.id/2024/05/22/sanksi-administratif-dalam-penegakan-hukum-lingkungan-hidup/. Diakses pada Selasa, 20.00 WIB.

Diklat Pemerintah. Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Fungsi, Sumber, dan Prinsip. https://diklatpemerintah.id/hukum-administrasi-negara-pengertian-fungsi-sumber-dan-prinsip/. Diakses pada Selasa, 12 Mei, 12.45 WIB.

Rizki Ilhami. Partisipasi Publik dalam AMDAL: Kunci Transparansi dan Keberlanjutan. https://www.pakaramdal.co.id/partisipasi-publik-dalam-amdal-kunci-transparansi-dan-keberlanjutan/. Diakses pada Selasa, 12 Mei, 09.00 WIB.

Tim Redaksi Klikhijau.com. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://klikhijau.com/pp-nomor-22-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/. Diakses pada Kamis, 14 Mei, 09.00 WIB.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.