Sejarah Pengakuan Hak Penghayat Kepercayaan Indonesia

Abstract

Dalam perdata yang dialami para penghayat aliran kepercayaan menjadi acuan penting dimohonkan pengujian undang-undang 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 61 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 64 ayat (1) dan (5). Rumusan masalah pada jurnal ini ialah apa saja pokok permohonan. Permohonan relevan pemenuhan haknya sebagai warga Negara di putusan mahkamah konstitusi No. 97/ PU–XIV/2016. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan permohonan tersebut dengan tujuan menguraikan persoalan dengan kaitan pemenuhan hak perdata seorang warga Negara dijelaskan pada putusan No. : 97/PUU-XIV/2016 oleh pemohon, serta mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pokok-pokok putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/ PU–XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus alasan pemohon pada putusan mahkamah konstitusi No. 97/ PU–XIV/2016 hak perdata sebagai warga negara antaranya tidak diterbitkan surat kepemilikan tanah, akta nikah, akta kelahiran serta KK, KTP-el yang tidak valid serta pembatasan hak konstitusional untuk mengakses lapangan kerja sesuai dengan ranah konstitusi. Melalui putusan mahkamah konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat kepercayaan diakui oleh Negara.