Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas

Muhammad Rafli, Irwan Triadi

Abstract

The existence and role of the Deputy Attorney General for Military Criminal (JAMPIDMIL) Affairs in his duties and functions in the Military Tribunal, as well as explaining the existence and shift in the authority to adjudicate in the koneksitas Court. This research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The approach used in this research is a regulatory approach, namely an approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being discussed (studied) and a case approach. The establishment of JAMPIDMIL itself is expected to create a functional relationship between the Prosecutor and the Oditur as the Public Prosecutor in military cases where later the Attorney General will have the duty to assist in military criminal cases. JAMPIDMIL has the authority to litigate in general courts related to military members who are suspected of committing general criminal offences.  The Attorney General will have the duty to assist in military offences. This arrangement is an implementation of the principle of a single prosecution system, which means that no other institution has the right to make summons except under the control of the Attorney General as the highest public summoner of the state.

Keywords

Role, the Deputy Attorney General for Military Criminal, koneksitas Court

Full Text:

PDF

References

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan

Peter Mahmud, dalam Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (NTB: Mataram University Press, 2020).

Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2012). Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Jakarta: Pustaka Yustisia. Prodjohamidjojo, M. (1982)

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6

Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiartha dan I Made Minggu Widyantara. Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas. Universitas Warmadewa.

Shidarta. (2017). Pergeseran Kewenangan Terkait Perkara Koneksitas di Dalam KUHAP

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-9 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

SR Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta: Alumni AHM-PTHM,1985)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5591

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Militer (KUHPM)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315

Refbacks

  • There are currently no refbacks.