Author
Martahan Siburian(1
(1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang,
(2) Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang,
(3) Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang,
(4) Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang,
(5) Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang,
(6) Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang,
| Article Analytic |
Available online: 2026-05-01 | Published : 2026-05-01
Copyright (c) 2026 Martahan Siburian
Article can trace at:
Article Metrics
Abstract Views: 17 times
PDF Downloaded: 6 times
Abstract
The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks a fundamental transformation in Indonesia’s penal system, one of which is the introduction of community service as an alternative to short-term imprisonment. This community service activity aims to provide an understanding to students of SMK Muhammadiyah 02 South Tangerang City regarding the substance of the new KUHP, particularly related to community service penalties, as well as to analyze the readiness of law enforcement officials in implementing it. The method used is interactive socialization through lectures, discussions, and case simulations. The results of the activity indicate that participants’ understanding of community service penalties increased significantly, from 35% to 82% based on pre-test and post-test evaluations. On the other hand, the analysis of law enforcement readiness shows that although the regulatory framework is already in place, there are still challenges such as limited infrastructure, the need for cross-sectoral coordination, and the transformation of legal culture in society. This article concludes that the successful implementation of community service penalties requires synergy between regulatory readiness, institutional capacity, and social acceptance.
Keywords
References
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.
Buku dan Jurnal:
Ashworth, Andrew. Sentencing and Criminal Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Ramadhani, Sasqia Putri, dan Muhammad Azil Maskur. "Transformation of the Public Prosecution Service as the Supervisory Authority for Community Service Orders Under the National Criminal Code." Jurnal UNNES, Vol. 11, No. 4 (2025).
Rahman, A. Aulia. "Pidana Kerja Sosial: Peluang dan Tantangan." Siganis Badilum, Mahkamah Agung RI, 2025.
Artikel dan Sumber Internet:
Berita Kolut. "Kolaka Utara dan Bapas Kendari Teken Kerja Sama Implementasi KUHP Baru." 2025. https://berita.kolutkab.go.id.
Ditjen Pemasyarakatan. "Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat: Alternatif Pemidanaan Humanis dalam KUHP Baru dan UU SPPA." 2025. http://www.ditjenpas.go.id.
Ditjen Pemasyarakatan. "Pidana Kerja Sosial: Pembinaan Diri dan Penumbuhan Rasa Penyesalan." 2026. http://www.ditjenpas.go.id.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. "Tinjauan Yuridis terhadap Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." 2024. https://estd.fh.usk.ac.id.
Hukumonline. "Hukuman Pidana Kerja Sosial dalam KUHP." 2025. https://www.hukumonline.com/klinik.
Hukumonline. "Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia." 2024. https://www.hukumonline.com/berita.
Hukumonline. "Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional." 2026. https://www.hukumonline.com/berita.
Jurnal Online Universitas Riau. "Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial untuk Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." 2021. https://jom.unri.ac.id.
Kompas. "Pidana Kerja Sosial: Ilusi atau Solusi?" 2026. https://nasional.kompas.com.
Marinews Mahkamah Agung. "Pidana Kerja Sosial: Sebuah Paradigma Baru Pemidanaan." 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id.
Marinews Mahkamah Agung. "Prof. Eddy Hiariej: KUHP Baru Tekankan Reintegrasi Sosial dan Perlindungan HAM." 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id.
Media Center Riau. "Pemprov Riau dan Kejati Riau Teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial." 2025. https://mediacenter.riau.go.id.
Pengadilan Negeri Muara Teweh. "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2023." 2026. https://mail.pn-muarateweh.go.id.
Reformasi KUHP. "Apakah Kerja Sosial Solusi Masalah Sesaknya Penjara?" 2025. https://reformasikuhp.org.
Reformasi KUHP. "Pakar Sepakat Penerapan Pidana Sosial Masuk Revisi KUHP." 2025. https://reformasikuhp.org.
Republika. "Mantan Hakim MK: Kejaksaan Bisa Menjadi Motor Pelaksanaan KUHP Baru." 2025. https://news.republika.co.id.
Setda Grobogan. "Pemkab Grobogan dan Bapas Kelas II Pati Jajaki Sinergi Sambut KUHP Baru." 2025. https://setda.grobogan.go.id.
Refbacks
- There are currently no refbacks.




