Sosialiasi Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Telah Melakukan Mediasi

Author


Fitriani F(1Mail),
(1) Universitas Darma Agung,

Mail Corresponding Author
Article Analytic
  [File Size: 285KB]  Language: en
Available online: 2024-07-17  |  Published : 2024-07-17
Copyright (c) 2024 Fitriani F
Article can trace at:

Article Metrics

Abstract Views: 101 times PDF Downloaded: 62 times

Abstract


Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence provides a strong legal basis that makes domestic violence, which was originally a household matter, a State matter. For this reason, the idea arose of using penal mediation by seeking a win-win solution so that imprisonment must be avoided for the perpetrator so that the objectives of Article 4 letter d are achieved. Based on this, the problem in this paper can be formulated as: what is the basis for the judge's consideration of imposing a prison sentence on perpetrators of domestic violence who have been mediated in Decision Number 19/PID.SUS/2019/PN Sim? The research method used in this writing is the normative juridical research method or library research method. The results of the research show that imposing a prison sentence of 22 days on the perpetrator is very inappropriate. The opportunity to reconcile domestic violence cases in the District Court is open. The Criminal Procedure Code has provided an opportunity for judges to keep perpetrators out of prison. There are two provisions in the Criminal Procedure Code which can be used as a legal basis for the implementation of penal mediation, namely Article 14A and Article 14 C. By using Article 14A, judges can prevent domestic violence perpetrators from prison sanctions by only giving a suspended sentence of under one year that does not need to be served. And Article 14C requires perpetrators to cure violent behavior by undergoing counseling.


Keywords


Imprisonment, Perpetrator, Domestic Violence, Mediation

References


Arief, Barda Nawawi , Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

A.Syukur, Fatahillah, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2011

Lamitang , P.A.F. Hukum Penetensier Indonesia, Bandung:Armico, 1984.

Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum, Prenadamedia Group Jakarta, 2011.

Nagara, P, R, Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogjakarta:Yogjakarta, 2014.

Rahmawati, Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian (Komunitas: Internasional Of Indonesia Society and culture, 2013.

Widiarta, I Ketut dkk, Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Jawa Timur.

Indawati S, S,D, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan ( Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/Pid/2015/PT.DPS) Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 2, bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2016.

Nurhafifah & Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66, Th.XVII Agustus, 2015.

Y, Yustriando, Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan NilaiPancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.