Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan & (2) faktor penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan tujuan agar kesenjangan dan kemiskinan di daerah tersebut bisa direduksi. Terdapat tantangan dan upaya perbaikan yang harus terus diperjuangkan untuk mencapai hasil implementasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesadaran, koordinasi, pelatihan, dan responsivitas adalah elemen-elemen penting yang dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat desa. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga tetap menjadi bagian penting dari proses ini guna mencapai hasil yang lebih baik. (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti dapat dioptimalkan oleh faktor komunikasi dan sumber daya, sementara sikap pelaksana dan struktur birokrasi masih harus dimaksimalkan. Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat menjadi faktor penting. Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan BPNT. Sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan mendukung implementasi yang berhasil. Penghormatan terhadap budaya dan nilai lokal serta pelatihan etika pelayanan publik dan nilai-nilai program merupakan upaya untuk memperkuat sikap positif pelaksana. Struktur birokrasi yang mendukung, dengan koordinasi antara berbagai lembaga dan prosedur operasi standar yang jelas, telah menciptakan dasar yang kuat. Namun, perlu perbaikan dalam hal fleksibilitas, koordinasi lintas sektor, dan percepatan proses administrasi.