Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia
Abstract
Legal politics as the basis for legal goals to be achieved in connection with the laws and regulations that have been enacted. Based on the provisions in the Bankruptcy Law, the requirements for a debtor to be declared bankrupt are very simple and easy even though they are actually in a solvent state. The legal consequence of the bankruptcy decision is that the debtor's assets will be placed in general confiscation by the Curator. This study uses a normative method. The result of this research is that the bankruptcy law in Indonesia has not accommodated the insolvency test mechanism as in developed countries. This causes a legal loophole if debtors who do not pay their debts, it is possible that creditors can intimidate the debtor by filing a bankruptcy application in the Commercial Court, even so, debtors who do not want to pay their debts to creditors can also apply for bankruptcy to the Commercial Court to avoid of the obligation to pay its debts.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asydie, Zaeni. Hukum Bisnis Prinsip Dalam Pelaksanaanya Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Fuady, Munir. Hukum Pailit Dalam Praktik. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
Hasi, Subhan. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktek Di Pengadilan. Jakarta: Kencana, 2008.
MD, Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta : Rajawali Press, 2011.
MD, Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta : LP3ES, 1998.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persama, Jakarta, 2003.
Soemantri, Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM : Yogyakarta, 2004.
Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Jakarta : CV. Mandar Maju, 2009.
Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan PKPUâ€. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol. 4, No. 2, (2018).
Damlah, Juditia. “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayarna Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004â€. Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No. 2. (2017).
Fitria, Annisa. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitanâ€. Lex Jurnalica Vol. 15 No. 1, (2018).
Hariyadi, Hasdi. “Restruktirisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatasâ€. Sign Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, (2020).
Hartonom, Dedy Tri. “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasar Kan Undang-Undang Kepailitanâ€. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 1. Vol. 4, (2016).
Haryadi, Nico. “Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Pemrohonan PKPU Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitanâ€. Juris And Society, Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora, Vol. 1 No. 2. (2021).
Juliantini, Ni Nyoman, Et Al. “Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pkpu/2010/Pn.Niaga.Sby)â€. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 1. (2021).
Juwana, Hikmahanto. “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesiaâ€, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 23 No. 2. (2004).
Prihatmaka, Hervana Wahyu, Et Al, “Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesiaâ€. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2, (2014).
Sagala, Elviana. “Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailitâ€. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 3 No.1, (2015).
Prabaningsih, Luh Ayu Maheswari, “Pengaturan Insolvensy Test Dalam Penjatuhan Putusan Pailit Terhadap Perusahaanâ€, Program Studi Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Accessed November 5, 2022. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHgIvxt5b7AhUPTWwGHbNVBEUQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fkerthasemaya%2Farticle%2Fdownload%2F51026%2F30236%2F&usg=AOvVaw1NHpYQiOhW3Ycc1zNa0Auq
Surono, Agus dan Retnaningsih, Sonyendah. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitanâ€. (2019). Last modified 2019. Accessed November 5, 2022. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B5-Buku-Monograf-Penerapan-Prinsip-Keadilan-Dalam-Penyelesaian-Perkara-Kepailitan-1.pdf.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Kontan.co.id. “Revisi UU Kepailitan Tes Insolvensi Sulit Diterapkan Di Indonesiaâ€. https://nasional.kontan.co.id/news/revisi-uu-kepailitan-tes-insolvensi-sulit-diterapkan-di-indonesia. Last modified 2018. Accessed November 5, 2022.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
