Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Mediasi Oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang

Bahy Frederick J Eryansan, Samuel J Boesday, Benediktus Petter Lay, Vinsensius Samara

Abstract

 This research aims to analyze the settlement of land disputes through non-litigation channels, especially mediation at the Kupang City Office of the Ministry of ATR/BPN. This research focuses on the mediation mechanism in the settlement of land disputes at the Kupang City Office of the Ministry of ATR / BPN, and what factors are an obstacle in the mediation of land disputes carried out. The research is descriptive with empirical juridical type. The research revealed that land disputes filed with the Kupang City BPN must be registered or certified land. The settlement of land disputes through mediation in the Kupang City Office of the Ministry of ATR / BPN is guided by the Regulation of the Minister of ATR / BPN No.21 of 2020 in which the handling of land disputes through mediation starts from a complaint, case assessment, initial degree, research, exposing research results, coordination meeting, final degree, and case settlement. The inhibiting factor in mediation caused by the complaint document does not yet contain the stipulated conditions that must be met first, the supporting data factor, the absence of one of the parties, the factor of one party's dissatisfaction with the agreed peace 

Keywords

Mediation, Land Dispute, Kupang City

Full Text:

PDF

References

Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Rafika, 2007.

Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Citra Aditya Bakti,2003

Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional : Perkembangan Pemikiran & Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran UUPA Tanggal 24 September 2007. BUKU DOSEN-2013.

A Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktok Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Belajar, Jogjakarta,2001.

Mudjiono, Mudjiono. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan.†Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14.3 (2007).

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34, Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Tentang Pelimpahan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Refbacks

  • There are currently no refbacks.