Urusan Pemerintahan Umum: Ketidakpastian yang Berkelanjutan

Andi Muh. Mario Mario, Deddy T. Tikson, Muhammad Fathurahman Pratama

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan urusan pemerintahan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan pemahaman mendalam mengenai isu-isu yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab urusan pemerintahan umum sering kali dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yang mengakibatkan kebingungan mengenai peran masing-masing pihak. Selain itu, ketidakadaan regulasi yang jelas dan dukungan pendanaan yang memadai menghambat pelaksanaan urusan ini, sehingga mengganggu alokasi anggaran untuk program-program lain yang lebih mendesak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peraturan pelaksana yang lebih spesifik dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk memastikan urusan pemerintahan umum dapat dikelola secara efektif. Dengan demikian, diharapkan urusan pemerintahan umum dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Keywords

Urusan Pemerintahan Umum, Kewenangan, Desentralisasi, Regulasi

Full Text:

PDF

References

Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries. Edward Elgar Publishing.

Burki, S. J., Perry, G., & Dillinger, W. R. (1999). Beyond the Center: Decentralizing the State. World Bank. https://books.google.co.id/books?id=If2xFIsLAxoC

Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). Decentralization and Development. Policy Implementation in Developing Countries.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=Pr2VEAAAQBAJ

Lago, I. (2021). Introduction to the Handbook on Decentralization, Devolution and the State. In I. Lago (Ed.), Handbook on Decentralization, Devolution and the State (pp. 1–7). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781839103285

Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. Sasi, 26(4), 557-570.

Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. (2003). Turning Points in Qualitative Research: Tying Knots in a Handkerchief (Vol. 2). Rowman Altamira.

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. Prentice-Hall. https://books.google.co.id/books?id=NQ1HAAAAMAAJ

OECD. (2019). Making Decentralisation Work : A Handbook for Policy-Makers. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en

Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative International Development, 38, 32–56.

The World Bank. (2013, June 6). Decentralization. https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Sekretariat Negara (1974). https://peraturan.go.id/files/uu0051974.pdf

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara (1965). https://peraturan.go.id/files/UU0181965.pdf

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Sekretariat Negara (1948). https://peraturan.go.id/files/uu22-1948.pdf

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara (1999). https://peraturan.go.id/files/uu22-1999.pdf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara (2014). https://peraturan.go.id/files/uu23-2014pjl.pdf

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara (2004). https://peraturan.go.id/files/uu32-2004.pdf

Wardhana, A. F. G., Hakiki, Y. R., & Rahman, D. F. N. (2024). Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(1), 76-98.

Wiratma, I. D. M., & Simangunsong, F. (2023). Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Governance, 11(1), 16-25.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.