Pengaruh Pengawasan Masyarakat Dalam Proses Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumedang

Abstract

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 atas Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu menyebutkan bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berlaku baik dalam pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya birokrasi pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan menganalisis pentingnya fungsi kontrol masyarakat dalam berfungsinya birokrasi pemerintah di Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tinjauan pustaka atau literature review. Dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya birokrasi pemerintahan di Sumedang adalah: faktor budaya & faktor individu (merupakan subfaktor masyarakat), faktor organisasi, faktor administrasi, dan faktor politik. Tindakan pemerintah dari berbagai sudut pandang sangatlah penting dan memerlukan liputan media yang tepat.