Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik Melalui E-Government

Naufal Rizky Albarkah, Anisa Putri Tambun, Wildzar Al Ghifari, Hutasoit Wina Wihelmina, Ivan Darmawan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik melalui e-government. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomna yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia, dengan fokus pada kualitas, sifat-sifat, dan keterkaitan antara berbagai kegiatan. Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur berdasarkan sumber-sumber penelitian, membaca dan mencatat materi, serta menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penerapan e-government oleh pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Meskipun demikian, pelaksanaan e-goverment ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga perlu adanya perbaikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menyediakan ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat.


Keywords

E-Government, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Publik

Full Text:

PDF

References

Abadi, T. W. dkk. (2014). PERFORMANCE E-GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN SIDOARJO. Kawistara, 4(3), 237-248.

Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.

Andriani, Mira. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Jurnal Academia Praja, 1(2).

Cahyadi, A. (2003). E-government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. Journal The Winners, 4(1). 1-12. Retrieved from https://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/3796/3052 at Nov, 27 2023.

Chan, D. Y. C. (2011). The Impact of E-Government on Public Participation in Decision Making: Evidence from Hong Kong. Jurnal Public Administration Review.

Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. Jurnal Kawistara, 3(2), 177-226.

Diskominfo Kota Bogor. (null). Tahapan E-Government. kominfo.kotabogor.go.id. Retrieved from https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/27 at Nov, 27 2023.

Farid, M. (2015). Implementasi Electronic Government Melalui Surabaya Single Window Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya. Publika, 1-8. Dipetik November 29, 2023, dari https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11817/11054

Hitchcok, S., Carr, L. & Hall, W. (1996). A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm, (Online), (http://journal.es.soton.ac.uk/survey,html,diakses 12 Juni 2006).

Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia.

Komifo. (2016). Pengembangan e-Government Harus Selaras dengan Regulasi. kominfo.go.id. Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/7016/pengembangan-ie-governmenti-harus-selaras-dengan-regulasi/0/berita_satker at Nov, 27 2023.

Abubakar, R. R., & Nurhaliza, G. A. (2023). Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kota Cimahi. MINISTRATE, 82-92.

Kusuma, A. A., Wasistiono, S., & Pitono, A. (2021). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat “Implementation Of Egovernment In Improving The Quality Of Public Service In Department Of Investment Service And Integrated Service In Bandung City, West Java Province.†Visioner, 13(2), 145–157.

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. At-Tawassuth, VI(Ii), 324–334.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Muhdin, R. K., Engkus, & Herabudin. (2022). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SiBadra Pada Pemerintah Kota Bogor. Distingsi, 65-74.

Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. ’Adalah Buletin Hukum & Keadlian, 4(3), 37–48. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200

Novita, D. (2014). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Eksplora Informatika, 43-52.

Nugroho, R. A. (2020). Kajian Analisis Model E-Readiness Dalam Rangka Implementasi E-Government. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 65-78.

Pamungkas dkk. (2016). Partisipasi Publik Via Teknologi Aplikasi: Solusi Qlue Menyambungkan Aspirasi Warga Jakarta. Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi. Retrieved from http://repository.ut.ac.id/8027/1/FISIP201601-42.pdf at Nov, 27 2023.

Parlindungan, R. (2019). Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi. Jurnal Trias Politika, 3(1), 10. https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2407

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/233483/perpres-no-132-tahun-2022 at Nov, 27 2023.

Pratiwi, C. S. (2020). Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. Jurnal Khazanah Intelektual, 2(1), 109–126. https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i1.18

Purwaningsih S. (2020). Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat, Alprin.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta: Depdikbud. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

Rahma, I. (2019). Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(1), 81–96. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101

Riant Nugroho D. (2009). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rianto, Budi dkk. (2012). Polri dan Aplikasi E-Government dalam pelayanan Publik. Surabaya. Putra Media Nusantara.

Safitri, Ratna Dwi (2022) Tugas Akhir Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Salma. (2023). Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya. Diakses dari https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/amp/, 29 November 2023, pukul 16.21.

Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja.

Theresia, Aprilia, dkk. (2015). Pengembangan berbasis masyarakat. Alfabeta: Bandung

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Wibiksana, I. G. (2019). Implementasi Kebijakan Pelaksanaan E-Government di Desa Sayang Kabupaten Sumedang. JURNAL AGREGASI : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 7(1), 91–110.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.