Penerapan E-Government pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Aplikasi SIMANJA

Rendy Ramadhan, Pimpi Fardianti, Aprilia Shafinatuz Zahwa, Ivan Darmawan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-government dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Jepara melalui aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi dan Manajemen Aset Jepara) di Kabupaten Jepara. Metode Penelitian ini menggunakan Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Jepara melalui aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi dan Manajemen Aset Jepara) di Kabupaten Jepara masih diperlukan adanya sosialisasi secara kontinyu dan konsisten, diperlukan anggaran yang mencukupi dalam melakukan sosialisasi, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mempunyai kesiapan optimal dalam menjalankan aplikasi SIMANJA, dan keberadaan aplikasi SIMANJA sudah dapat dirasakan secara optimal oleh pemerintah dalam manajemen aset daerah.

Keywords

E-Government, Manajemen Aset, Kabupaten Jepara

Full Text:

PDF

References

Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU, 1(2), 99–110. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998

Helmi, H., Muzwardi, A., & Hasan, E. (2021). ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(01), 98–111. https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2524

Indrajit, Richardus Eko. 2002. Membangun Aplikasi E-Government. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. Indrajit, Richardus Eko. 2004. e-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset

Nahar, A., & Hadiyanti, A. S. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. Jurnal Rekognisi Akuntansi, 2(2), 82-97.

Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.

Risnandar. (2014). Analisis E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. E-Jurnal Katalogis, 2, 192–199.

Setiawati, Wenny. 2007. Penerapan E-Government Di Indonesia. Melalui http://komunikasipublik.multyply.com/journal/item/120/Penerapan_e-government_di_Indonesia [20/06/2013].

Sutrisno. H 2023. “Penerapan E-Government’’. Hasil Wawancara Pribadi: 20 November 2023, BPKAD Kabupaten Jepara.

Suwanda, D., Retnowati, & Esvandiari. (2015). Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual. PPM Manajemen.

Tukunang, S. C. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(2).

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Refbacks

  • There are currently no refbacks.