Penerapan E-Government pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Aplikasi SIMANJA
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan e-government dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Jepara melalui aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi dan Manajemen Aset Jepara) di Kabupaten Jepara. Metode Penelitian ini menggunakan Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Jepara melalui aplikasi SIMANJA (Sistem Informasi dan Manajemen Aset Jepara) di Kabupaten Jepara masih diperlukan adanya sosialisasi secara kontinyu dan konsisten, diperlukan anggaran yang mencukupi dalam melakukan sosialisasi, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mempunyai kesiapan optimal dalam menjalankan aplikasi SIMANJA, dan keberadaan aplikasi SIMANJA sudah dapat dirasakan secara optimal oleh pemerintah dalam manajemen aset daerah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU, 1(2), 99–110. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.1998
Helmi, H., Muzwardi, A., & Hasan, E. (2021). ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(01), 98–111. https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2524
Indrajit, Richardus Eko. 2002. Membangun Aplikasi E-Government. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. Indrajit, Richardus Eko. 2004. e-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset
Nahar, A., & Hadiyanti, A. S. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. Jurnal Rekognisi Akuntansi, 2(2), 82-97.
Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
Risnandar. (2014). Analisis E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. E-Jurnal Katalogis, 2, 192–199.
Setiawati, Wenny. 2007. Penerapan E-Government Di Indonesia. Melalui http://komunikasipublik.multyply.com/journal/item/120/Penerapan_e-government_di_Indonesia [20/06/2013].
Sutrisno. H 2023. “Penerapan E-Government’’. Hasil Wawancara Pribadi: 20 November 2023, BPKAD Kabupaten Jepara.
Suwanda, D., Retnowati, & Esvandiari. (2015). Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual. PPM Manajemen.
Tukunang, S. C. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(2).
Peraturan Perundang-undangan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Refbacks
- There are currently no refbacks.