Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bantuan Likuiditas Yang Dilakukan oleh Bank Century

Muhammad Rafli, Danindra Zachrie, Astri Dewi Setyarini, Dwi Desi Yayi Tarina

Abstract

At that time Century Bank attracted a lot of public attention because it was a bank affected by the monetary crisis, based on Article 1 Number 24 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. What is meant by the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) is a legal entity that carries out guarantee activities for the deposits of deposit customers through insurance schemes, buffer funds, or other schemes. The Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) is an independent body tasked with protecting the security of customer funds stored in banks. This research aims to find out what the roles and functions of the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) are, as well as how the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resolves the Century Bank case. The research method used is normative juridical, where the researcher uses references to books, journals and laws in it. This research found that the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guarantees and is active in maintaining the banking system in Indonesia, apart from that the Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) finally took over 90% of Bank Century and re-branded it as Bank Mutiara.

Keywords

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Century Bank, Moneter Crisis.

Full Text:

PDF

References

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus Gubernur Bank Indonesia

Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Surat Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008. Surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.

Soekanto, S., Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sutedi. A. (2007). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mamuaja, J. (2015). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Di Indonesia. Lex Privatum, 3(1).

Rahadiyan, I. (2016). Peran dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan dalam penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(1), 23-41.

Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. Tanjungpura Law Journal, 5(2), 115-132.

A.Suherman. Peranan Dan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Dan Menangani Bank Gagal (Fail Bank) : Studi Kasus Bank Century. Tesis pada Universitas Islam Indonesia.

Sari Hijrianti. Tugas Dan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Penyehatan Bank (Studi Kasus Bank Century). Tesis pada Universitas Islam Indonesia.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10204726

Refbacks

  • There are currently no refbacks.