Peran Efektivitas Penerimaan PAD Via Online Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Desak Gede Suasridewi, Wiwik Prihartanti, Bambang Purwoko, Agus Rahmanto

Abstract

Penerapan otonomi daerah yang sudah berjalan dimasing-masing kabupaten kota akan sangat tergantung kepada pemerintah kota atau kabupaten yang bersangkutan. Pemerintah kabupaten atau kota akan berhasil apabila dapat didukung semua pihak dalam menjalankan program tersebut. Salah satu program yang sangat penting adalah penerimaan pajak daerah. Sebab pajak sebagai sumber keuangan untuk membiayai semua sektor seperti Pembangunan dan pemeliharaan. Pembayaran pajak melalui via online yang diterapkan di Kota Surabaya sangat penting, mengingat dapat mempermudah wajib pajak. Penerimaan pajak mendukung belanja daerah dengan pajak daerah, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu pajak daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak asli daerah (PAD). Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan pembayaran pajak asli daerah melalui via email sudah berjalan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan.

Keywords

efektivitas, pajak via online, pendapatan asli daerah.

References

Aprillia, E. A., & Ma’ruf, M. F. (2022). Pengaruh Belanja Tidak Terduga Terhadap Defisit Keuangan Daerah Periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) 2019-2020 di Kabupaten Trenggalek. Publika, 10(2), 595–608.

Creswell, John W. (1994).Research design qualitative & quantitative approaches. Sage. Universitas Sebelas Maret Solo.

Halim, A. (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi.

https://www.surabaya.go.id/id/berita/65741/triwulan-pertama-realisasi-paj, diakses tanggal 5 Nopember 2023 jam 20.15 WIB

Kasiram, M. (2008). Metode Penelitain Kuantitatif- Kualitatif. UIN Malang Press

Mardiasmo. (2002). Perpajakan. Andi.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Simanjuntak, P. (2001). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. FE UI

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.